Minangkabau memiliki kekayaan nilai, tradisi, dan kearifan lokal yang telah diwariskan secara turun-temurun. Salah satu warisan terpenting tersebut adalah falsafah Adat Basandi Syara’, Syara’ Basandi Kitabullah (ABS-SBK). Falsafah ini bukan sekadar ungkapan yang menghiasi pidato adat, menjadi semboyan dalam kegiatan seremonial, atau terpampang pada dinding kantor pemerintahan. Lebih dari itu, ABS-SBK merupakan landasan moral dan pedoman kehidupan masyarakat Minangkabau dalam membangun hubungan dengan Allah SWT, sesama manusia, lingkungan, serta tatanan kehidupan bermasyarakat.
Secara filosofis, falsafah ini menegaskan bahwa adat Minangkabau bersendikan syariat Islam, sedangkan syariat Islam berlandaskan Kitabullah, yaitu Al-Qur’an. Nilai-nilai tersebut diharapkan menjadi pedoman dalam bersikap, mengambil keputusan, menyelesaikan perselisihan, mendidik generasi muda, dan membangun kehidupan sosial yang berkeadilan.
Namun, sebuah falsafah yang luhur tidak akan memberikan dampak berarti apabila hanya berhenti pada tataran pemikiran dan slogan. Falsafah itu harus diterjemahkan menjadi perilaku, kebijakan, keteladanan, serta gerakan bersama yang nyata di tengah masyarakat.
Di sinilah pentingnya kemitraan antara pemangku syara’ dan pemangku adat. Keduanya merupakan unsur strategis yang memiliki kedudukan, kewenangan, pengalaman, dan pengaruh sosial yang saling melengkapi. Apabila keduanya berjalan seiring, falsafah ABS-SBK berpeluang besar tumbuh menjadi kekuatan moral yang membimbing masyarakat. Sebaliknya, apabila keduanya berjalan sendiri-sendiri, nilai-nilai luhur tersebut berisiko kehilangan daya hidupnya dalam menghadapi perubahan zaman.
Pemangku Syara’ dan Pemangku Adat: Dua Unsur yang Saling Melengkapi
Dalam kehidupan masyarakat Minangkabau, pemangku syara’ merupakan pihak yang menjalankan peran keagamaan, seperti ulama, imam, khatib, guru mengaji, garin, dan unsur keagamaan lainnya sesuai kedudukan masing-masing. Mereka berperan membimbing umat dalam memahami ajaran Islam, membina akhlak, menguatkan ibadah, serta memberikan pencerahan terhadap berbagai persoalan kehidupan berdasarkan tuntunan agama.
Sementara itu, pemangku adat merupakan pihak yang menjaga, memahami, dan menjalankan nilai serta tata kehidupan adat, terutama para niniak mamak, penghulu, pemangku kaum, dan unsur kelembagaan adat lainnya. Mereka memiliki peran penting dalam menjaga marwah kaum, membina kemenakan, memelihara hubungan kekerabatan, menyelesaikan persoalan adat, serta memastikan keberlangsungan nilai-nilai adat yang baik.
Keduanya memiliki ruang pengabdian yang berbeda, tetapi tidak terpisah dari tujuan yang sama, yaitu membangun masyarakat yang berakhlak, tertib, bermartabat, dan berkeadilan.
Pemangku syara’ memberikan bimbingan berdasarkan ajaran agama, sedangkan pemangku adat menjaga penerapan nilai-nilai adat dalam kehidupan sosial. Hubungan keduanya bukanlah hubungan persaingan untuk menentukan siapa yang lebih berpengaruh, melainkan kemitraan yang dibangun atas dasar saling menghormati, saling memperkuat, dan saling bertanggung jawab.
Dalam konteks ini, kemitraan tidak berarti mencampuradukkan seluruh kewenangan. Pemangku syara’ tetap menjalankan tanggung jawab keagamaannya, sedangkan pemangku adat menjalankan tanggung jawab adatnya. Keduanya membangun komunikasi dan kerja sama tanpa menghilangkan batas kewenangan, martabat, maupun prinsip masing-masing.
Dengan demikian, kemitraan pemangku syara’ dan pemangku adat merupakan kebutuhan mendasar bagi keberlangsungan falsafah ABS-SBK, bukan sekadar pilihan dalam kegiatan kemasyarakatan.
Mengapa Kemitraan Ini Mendesak?
1. Menghadapi Perubahan Sosial dan Tantangan Zaman
Masyarakat Minangkabau hari ini menghadapi berbagai perubahan sosial. Kemajuan teknologi informasi, perkembangan gaya hidup, perubahan pola pergaulan, serta pergeseran hubungan antargenerasi membawa tantangan tersendiri terhadap keberlangsungan nilai agama dan adat.
Generasi muda memperoleh informasi dari berbagai sumber dengan sangat mudah. Akan tetapi, tidak semua informasi tersebut sejalan dengan nilai kesantunan, tanggung jawab, dan penghormatan terhadap orang tua maupun masyarakat. Di sisi lain, perkembangan zaman juga menghadirkan peluang besar untuk memperluas pendidikan, dakwah, dan penguatan budaya.
Menghadapi keadaan tersebut, pendekatan yang hanya mengandalkan nasihat keagamaan tanpa memperhatikan realitas sosial, atau hanya mengandalkan aturan adat tanpa memberikan penguatan moral dan spiritual, sering kali belum cukup.
Pemangku syara’ dapat memberikan pemahaman agama yang mendalam, kontekstual, dan menyejukkan. Pemangku adat dapat memperkuatnya melalui keteladanan, pembinaan keluarga, pengawasan sosial yang bijaksana, serta penerapan nilai adat dalam kehidupan sehari-hari.
Ketika keduanya bermitra, masyarakat tidak hanya memperoleh nasihat tentang kebaikan, tetapi juga menemukan lingkungan sosial yang mendukung pelaksanaan kebaikan tersebut.
2. Mencegah Terjadinya Kesenjangan antara Nilai dan Perilaku
Salah satu tantangan terbesar dalam kehidupan bermasyarakat adalah munculnya kesenjangan antara nilai yang diakui dengan perilaku yang dijalankan.
Kita dapat saja berbicara tentang agama, tetapi masih membiarkan ketidakjujuran. Kita dapat saja membanggakan adat, tetapi mengabaikan tanggung jawab terhadap kaum dan kemenakan. Kita dapat mengucapkan ABS-SBK dalam berbagai kesempatan, tetapi belum tentu menjadikannya dasar ketika mengambil keputusan.
Kesenjangan ini tidak cukup diatasi dengan menambah kegiatan seremonial. Yang dibutuhkan adalah gerakan pembinaan yang konsisten, terukur, dan melibatkan seluruh unsur masyarakat.
Pemangku syara’ menguatkan kesadaran bahwa setiap tindakan memiliki pertanggungjawaban di hadapan Allah SWT. Pemangku adat mengingatkan bahwa setiap perilaku juga memiliki akibat terhadap kehormatan keluarga, marwah kaum, dan ketenteraman nagari.
Keduanya dapat membangun kesadaran bahwa kebaikan bukan hanya sesuatu yang dibicarakan, melainkan sesuatu yang harus diwujudkan.
Dengan demikian, ABS-SBK tidak berhenti menjadi identitas kolektif, tetapi hadir sebagai standar etika dalam kehidupan sehari-hari.
3. Memperkuat Ketahanan Keluarga dan Pembinaan Generasi Muda
Keluarga merupakan lingkungan pertama dalam pembentukan karakter manusia. Di dalam keluargalah anak belajar tentang kejujuran, kedisiplinan, tanggung jawab, penghormatan, kasih sayang, dan nilai-nilai agama.
Dalam tradisi Minangkabau, pembinaan anak dan kemenakan juga melibatkan peran niniak mamak, keluarga besar, dan lingkungan kaum. Sementara itu, masjid, surau, serta lembaga pendidikan keagamaan menjadi ruang penting dalam pembentukan spiritualitas dan akhlak.
Potensi ini akan lebih kuat apabila pemangku syara’ dan pemangku adat membangun kemitraan yang nyata.
Misalnya, guru mengaji, imam, dan tokoh agama dapat berkoordinasi dengan niniak mamak untuk membina generasi muda melalui kegiatan keagamaan, pendidikan karakter, diskusi adat, pendampingan keluarga, dan kegiatan sosial yang produktif.
Pembinaan tersebut tidak harus selalu berbentuk teguran atau larangan. Generasi muda juga membutuhkan ruang untuk didengar, dilibatkan, dan diberi kesempatan berkontribusi.
Pemangku syara’ dan pemangku adat perlu hadir sebagai pembimbing yang dekat dengan generasi muda, bukan hanya sebagai pihak yang dicari ketika persoalan telah terjadi.
Apabila generasi muda memahami agama sekaligus mengenal adatnya, mereka akan memiliki landasan moral dan identitas budaya yang lebih kuat dalam menghadapi perubahan zaman.
4. Membangun Penyelesaian Persoalan Masyarakat yang Bijaksana
Dalam kehidupan masyarakat, persoalan keluarga, perselisihan kaum, konflik sosial, dan berbagai bentuk kesalahpahaman dapat terjadi kapan saja.
Sebagian persoalan membutuhkan pendekatan kekeluargaan dan adat. Sebagian lainnya membutuhkan bimbingan keagamaan, pendampingan profesional, atau penanganan melalui mekanisme hukum yang berlaku.
Dalam keadaan seperti ini, kemitraan pemangku syara’ dan pemangku adat menjadi sangat penting.
Keduanya dapat membangun mekanisme komunikasi dan rujukan yang jelas agar persoalan masyarakat tidak ditangani secara sepihak. Pemangku adat dapat membantu memahami latar belakang kekerabatan dan persoalan sosial, sedangkan pemangku syara’ dapat memberikan bimbingan agama sesuai kapasitas dan kewenangannya.
Jika persoalan menyangkut tindak pidana, kekerasan, keselamatan seseorang, atau hak-hak yang dilindungi hukum, penyelesaian tidak boleh dipaksakan hanya melalui mekanisme adat atau perdamaian informal. Penanganan harus tetap mengikuti ketentuan hukum dan mengutamakan perlindungan pihak yang dirugikan.
Kemitraan yang baik bukan berarti semua masalah harus diselesaikan bersama dalam satu forum, melainkan memastikan bahwa setiap persoalan ditangani secara tepat, adil, dan bertanggung jawab.
Dengan pendekatan tersebut, adat tidak kehilangan fungsi sosialnya dan agama tidak dipersempit menjadi nasihat tanpa tindakan. Keduanya hadir untuk membimbing masyarakat menuju penyelesaian yang bermartabat.
5. Menjaga Marwah Adat dan Kemuliaan Syariat
Adat dan syariat memiliki kedudukan penting dalam identitas masyarakat Minangkabau. Karena itu, keduanya harus dijaga dengan penuh tanggung jawab.
Pemangku adat perlu memastikan bahwa adat dipelihara sebagai warisan nilai yang membawa kemaslahatan, bukan sekadar dipertahankan karena kebiasaan atau kepentingan kelompok tertentu. Pemangku syara’ perlu membimbing masyarakat agar pemahaman dan pengamalan agama tetap berlandaskan tuntunan Islam, dengan ilmu, kebijaksanaan, dan akhlak yang baik.
Dalam falsafah ABS-SBK, adat tidak dimaksudkan untuk menggantikan syariat, dan syariat tidak boleh dijadikan sekadar legitimasi bagi kepentingan adat. Hubungan keduanya harus dibangun dalam kerangka nilai yang jelas, dengan menempatkan ajaran Islam sebagai landasan normatif sebagaimana terkandung dalam falsafah tersebut.
Kemitraan yang sehat juga memerlukan keberanian untuk melakukan evaluasi. Apabila terdapat kebiasaan yang bertentangan dengan prinsip keadilan, merugikan masyarakat, atau tidak lagi sesuai dengan nilai-nilai luhur, diperlukan musyawarah yang terbuka untuk memperbaikinya.
Menjaga adat bukan berarti menutup pintu perubahan. Menjaga syariat bukan berarti mengabaikan kebijaksanaan dalam bermasyarakat. Justru melalui dialog dan pembinaan bersama, nilai-nilai yang baik dapat dipertahankan, sedangkan hal-hal yang merugikan dapat diperbaiki.
Dari Kemitraan Simbolis Menuju Kemitraan yang Substantif
Kemitraan pemangku syara’ dan pemangku adat tidak boleh berhenti pada pertemuan formal, foto bersama, atau pernyataan dukungan dalam kegiatan tertentu. Kemitraan harus memiliki arah, program, pembagian peran, dan keberlanjutan.
Ada beberapa langkah konkret yang dapat dilakukan.
Pertama, membangun forum komunikasi rutin.
Pemangku syara’ dan pemangku adat dapat mengadakan pertemuan berkala di tingkat nagari, jorong, atau lingkungan masyarakat sesuai kebutuhan. Forum ini menjadi tempat bertukar pandangan, memetakan persoalan, menyusun program pembinaan, dan mengevaluasi kegiatan yang telah berjalan.
Forum hendaknya tidak hanya aktif ketika terjadi konflik, tetapi juga ketika masyarakat berada dalam keadaan baik. Pencegahan selalu lebih baik daripada menunggu persoalan membesar.
Kedua, menyusun agenda bersama yang realistis.
Program bersama dapat berupa pembinaan remaja masjid dan surau, penguatan pendidikan keluarga, gerakan antinarkoba, pencegahan pergaulan berisiko, penguatan kepedulian sosial, pelestarian tradisi yang selaras dengan nilai agama, serta peningkatan kepedulian terhadap pendidikan anak.
Program tersebut perlu disesuaikan dengan kondisi masyarakat. Tidak semua persoalan harus dijawab dengan kegiatan besar. Program sederhana yang berjalan konsisten sering kali memberikan manfaat lebih besar daripada kegiatan besar yang hanya berlangsung sesaat.
Ketiga, menyepakati mekanisme koordinasi dan rujukan persoalan.
Perlu ada kesepahaman tentang jenis persoalan yang dapat dibina melalui pendekatan keagamaan dan adat, persoalan yang membutuhkan tenaga profesional, serta persoalan yang harus diteruskan kepada lembaga berwenang.
Kesepahaman ini penting agar tidak terjadi tumpang tindih kewenangan, saling menyalahkan, atau penanganan yang merugikan masyarakat.
Keempat, memperkuat keteladanan para pemangku.
Masyarakat tidak hanya menilai apa yang disampaikan oleh pemangku syara’ dan pemangku adat, tetapi juga bagaimana mereka menjalani kehidupan.
Kejujuran, kesantunan, keadilan, kerendahan hati, tanggung jawab, dan kesediaan mendengar merupakan modal sosial yang sangat berharga. Nasihat akan lebih mudah diterima apabila disampaikan oleh orang yang menunjukkan kesesuaian antara perkataan dan perbuatan.
Kelima, melibatkan generasi muda dan perempuan.
Pelaksanaan ABS-SBK tidak akan berkelanjutan apabila hanya dibicarakan oleh generasi tua. Anak muda, bundo kanduang, kaum ibu, pendidik, dan unsur masyarakat lainnya harus memperoleh ruang partisipasi sesuai peran dan kapasitas masing-masing.
Bundo kanduang, misalnya, memiliki posisi strategis dalam pendidikan keluarga, pembentukan karakter, dan pemeliharaan nilai-nilai budaya. Generasi muda dapat dilibatkan dalam kegiatan kreatif, pengabdian sosial, literasi digital, dan pelestarian kebudayaan.
Kemitraan yang inklusif akan membuat ABS-SBK menjadi milik seluruh masyarakat, bukan hanya milik lembaga atau tokoh tertentu.
Keenam, melakukan evaluasi secara berkala.
Keberhasilan kemitraan tidak cukup diukur dari jumlah rapat atau banyaknya kegiatan. Yang lebih penting adalah perubahan yang terjadi di tengah masyarakat.
Apakah pembinaan generasi muda semakin baik? Apakah komunikasi antartokoh semakin terbuka? Apakah kegiatan keagamaan dan adat semakin hidup? Apakah persoalan sosial dapat dicegah atau ditangani secara lebih bijaksana? Apakah masyarakat merasakan manfaat nyata dari kerja sama tersebut?
Pertanyaan-pertanyaan ini dapat menjadi dasar evaluasi agar kemitraan terus berkembang dan tidak terjebak dalam rutinitas administratif.
Musyawarah sebagai Jantung Kemitraan
Salah satu kekuatan tradisi Minangkabau adalah musyawarah. Melalui musyawarah, perbedaan pandangan dapat dipertemukan, kepentingan dapat dibicarakan, dan keputusan dapat diupayakan dengan mempertimbangkan kemaslahatan bersama.
Kemitraan pemangku syara’ dan pemangku adat membutuhkan tradisi musyawarah yang sehat. Perbedaan pendapat tidak harus dipandang sebagai ancaman, melainkan dapat menjadi kesempatan untuk memperdalam pemahaman.
Dalam musyawarah, setiap pihak perlu diberi ruang untuk menyampaikan pandangan berdasarkan pengetahuan, pengalaman, dan tanggung jawabnya. Keputusan hendaknya tidak didominasi oleh kepentingan pribadi, tekanan kelompok, atau keinginan mempertahankan pengaruh.
Musyawarah juga perlu dilandasi keterbukaan terhadap kritik dan kesediaan mengakui kekurangan.
Semangat ini sejalan dengan ajaran Al-Qur’an tentang pentingnya musyawarah dalam Surah Ali ‘Imran ayat 159 dan Surah Asy-Syura ayat 38. Nilai musyawarah tersebut dapat menjadi landasan moral dalam membangun hubungan yang produktif antara pemangku syara’, pemangku adat, dan unsur masyarakat lainnya.
Dengan demikian, musyawarah bukan hanya mekanisme mengambil keputusan, melainkan budaya bersama untuk menjaga persatuan, menyelesaikan persoalan, dan merawat kepercayaan masyarakat.
ABS-SBK sebagai Tanggung Jawab Bersama
Falsafah ABS-SBK tidak dapat dibebankan hanya kepada pemangku syara’. Ia juga tidak dapat diserahkan semata-mata kepada pemangku adat.
Pemangku syara’ memiliki tanggung jawab dalam pembinaan agama dan akhlak. Pemangku adat memiliki tanggung jawab dalam menjaga tatanan adat dan kehidupan kaum. Pemerintah memiliki tanggung jawab dalam penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik, dan pembangunan sesuai kewenangannya. Lembaga pendidikan, keluarga, organisasi sosial, serta masyarakat secara keseluruhan juga memiliki peran yang tidak kalah penting.
Karena itu, kemitraan syara’ dan adat perlu menjadi penghubung bagi kerja sama yang lebih luas. Hubungan yang baik antara kedua unsur ini dapat menjadi fondasi untuk membangun komunikasi dengan pemerintah nagari, lembaga pendidikan, organisasi kepemudaan, bundo kanduang, serta berbagai kelompok masyarakat lainnya.
Namun, kemitraan tersebut harus tetap menghormati kewenangan masing-masing lembaga, menjunjung hukum yang berlaku, dan menghindari penggunaan agama maupun adat sebagai alat untuk menekan atau mendiskriminasi pihak lain.
Tujuan akhirnya bukanlah memperbesar pengaruh suatu kelompok, melainkan memperkuat kemaslahatan masyarakat.
Apabila ABS-SBK benar-benar menjadi pedoman bersama, maka nilai-nilainya semestinya tercermin dalam kejujuran pemimpin, tanggung jawab pemangku, kepedulian terhadap fakir miskin, perlindungan terhadap anak, penghormatan kepada orang tua, pemeliharaan lingkungan, serta tegaknya keadilan dalam kehidupan bermasyarakat.
Inilah ukuran yang lebih substantif bagi keberhasilan falsafah tersebut.
Jangan Biarkan Falsafah Besar Kehilangan Gerak
Adat Basandi Syara’, Syara’ Basandi Kitabullah merupakan warisan pemikiran dan identitas yang sangat berharga bagi masyarakat Minangkabau. Akan tetapi, keluhuran sebuah falsafah tidak hanya ditentukan oleh sejarah dan kemegahan ungkapannya, melainkan juga oleh kesanggupan masyarakat menghidupkannya dalam kenyataan.
Karena itu, kemitraan pemangku syara’ dan pemangku adat harus dipandang sebagai kebutuhan strategis. Keduanya perlu membangun komunikasi, memperkuat keteladanan, menyusun program bersama, membina generasi muda, serta menghadirkan penyelesaian persoalan masyarakat yang adil dan bijaksana.
Tidak perlu menunggu sampai seluruh persoalan masyarakat membesar untuk mulai bekerja sama. Tidak perlu pula menunggu adanya program besar untuk menunjukkan kepedulian. Kemitraan dapat dimulai dari pertemuan sederhana, percakapan yang tulus, pembinaan keluarga, perhatian terhadap anak kemenakan, dan kesediaan saling membantu dalam kebaikan.
Yang dibutuhkan adalah kemauan untuk berjalan bersama, kesediaan untuk saling menghormati, serta komitmen untuk menempatkan kepentingan masyarakat di atas kepentingan pribadi dan golongan.
Pada akhirnya, keberhasilan ABS-SBK bukan hanya ketika masyarakat mampu mengucapkannya dengan fasih, melainkan ketika nilai-nilainya benar-benar hadir dalam kehidupan.
Ketika agama membimbing hati dan perilaku, ketika adat menjaga hubungan sosial dan martabat kaum, ketika musyawarah melahirkan keadilan, serta ketika para pemangku memberikan keteladanan, pada saat itulah falsafah Minangkabau menemukan makna hidupnya.
Syara’ dan adat bukan dua kekuatan yang harus dipertentangkan, melainkan dua unsur yang perlu bersinergi dalam koridor nilai dan kewenangannya masing-masing untuk membimbing masyarakat menuju kehidupan yang beriman, beradat, beradab, dan bermartabat.
Sebab, falsafah yang besar tidak cukup hanya diwariskan melalui kata-kata. Ia harus dihidupkan melalui kerja nyata, dan kerja nyata itu akan menjadi lebih kuat apabila pemangku syara’ dan pemangku adat bersedia menjadi mitra dalam pengabdian kepada masyarakat, nagari, dan generasi yang akan datang.
